Pekanbaru — Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Riau bekerja sama dengan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Provinsi Riau menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Outline Kajian Tata Kelola Participating Interest (PI) Sektor Minyak dan Gas, Rabu (4/2/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mendorong tata kelola sumber daya alam yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik di Provinsi Riau.
FGD yang digelar di Ruang Laboratorium FISIP UNRI tersebut dihadiri oleh Wakil Dekan Bidang Akademik FISIP UNRI, serta para akademisi FISIP. Kehadiran para akademisi lintas bidang ini diharapkan dapat memberikan perspektif multidisipliner dalam penyusunan kerangka kajian yang komprehensif dan berbasis riset.
Dalam sambutannya, Wakil Dekan Bidang Akademik FISIP UNRI, Dr. Auradian Marta, S.IP., M.A., menekankan pentingnya peran perguruan tinggi dalam mendukung perumusan kebijakan publik yang berlandaskan kajian ilmiah. Ia menyampaikan bahwa isu tata kelola Participating Interest sektor minyak dan gas memiliki dampak strategis terhadap perekonomian daerah, sehingga membutuhkan masukan akademik yang objektif, kritis, dan konstruktif.
Menurutnya, keterlibatan dosen dan pengelola laboratorium dalam FGD ini merupakan wujud komitmen FISIP UNRI untuk berkontribusi aktif dalam penguatan tata kelola sumber daya alam, khususnya di sektor energi. “Perguruan tinggi memiliki tanggung jawab moral dan akademik untuk menghadirkan analisis yang dapat menjadi rujukan bagi pengambil kebijakan,” ujarnya.
Sementara itu, Koordinator FITRA Provinsi Riau, Tarmizi, menjelaskan bahwa FGD ini menjadi ruang dialog antara organisasi masyarakat sipil dan kalangan akademisi dalam merumuskan outline kajian tata kelola PI sektor minyak dan gas. Ia menyebutkan bahwa masukan dari FISIP UNRI sangat penting untuk memperkaya pendekatan kajian, baik dari sisi kebijakan publik, tata kelola pemerintahan, hingga aspek sosial dan ekonomi masyarakat.
Tarmizi juga menambahkan bahwa kajian yang tengah disusun FITRA Riau diarahkan untuk mendorong pengelolaan PI yang lebih transparan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat daerah penghasil migas. Oleh karena itu, kolaborasi dengan perguruan tinggi dinilai strategis dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berbasis data dan analisis akademik.
Diskusi yang berlangsung selama kegiatan FGD berjalan dinamis dengan berbagai pandangan dan masukan dari peserta. Sejumlah isu strategis dibahas, mulai dari kerangka regulasi PI, peran pemerintah daerah, mekanisme pengawasan, hingga implikasi sosial dan ekonomi dari pengelolaan sektor minyak dan gas di daerah.
Pada kesempatan lain, Dekan FISIP Universitas Riau, Dr. Meyzi Heriyanto, S.Sos., M.Si., menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya FGD tersebut. Ia menilai kegiatan ini sebagai bentuk sinergi yang positif antara FISIP UNRI dan FITRA Riau dalam mendorong praktik tata kelola sumber daya alam yang lebih baik. Menurutnya, kolaborasi semacam ini sejalan dengan visi FISIP UNRI sebagai pusat pengembangan ilmu sosial dan politik yang responsif terhadap isu-isu strategis daerah dan nasional.
Dekan FISIP UNRI juga menegaskan bahwa pihak fakultas terbuka untuk terus menjalin kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, baik lembaga pemerintah maupun organisasi masyarakat sipil, dalam bidang riset, kajian kebijakan, dan pengabdian kepada masyarakat. Ia berharap hasil FGD ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam penguatan tata kelola sektor minyak dan gas yang berkelanjutan di Provinsi Riau.
Melalui kegiatan FGD ini, FISIP UNRI dan FITRA Riau berharap dapat menghasilkan outline kajian yang komprehensif dan aplikatif, sehingga dapat menjadi rujukan bagi pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan pengelolaan Participating Interest sektor minyak dan gas yang transparan, adil, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
(Enggy-AM)
