Pekanbaru, 11 November 2025 — Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Riau (UNRI) menggelar Workshop & Roundtable Discussion dalam rangka pembentukan Program Studi (Prodi) Ilmu Politik. Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam upaya memperluas cakupan akademik FISIP UNRI serta menjawab kebutuhan daerah terhadap sumber daya manusia yang berkompeten di bidang politik dan pemerintahan.
Acara yang berlangsung di Ruang Rapat Dekanat FISIP UNRI Lantai II tersebut dibuka secara resmi oleh Dekan FISIP UNRI, Dr. Meyzi Heriyanto, S.Sos., M.Si. Dalam sambutannya, Dr. Meyzi menyampaikan bahwa pembentukan Prodi Ilmu Politik merupakan langkah strategis dalam memperkuat eksistensi FISIP UNRI sebagai pusat pengembangan ilmu sosial dan kebijakan publik di Provinsi Riau.
“Kehadiran Program Studi Ilmu Politik di FISIP UNRI diharapkan menjadi wadah pengembangan ilmu dan praktik politik yang etis, ilmiah, dan berpihak pada kepentingan publik. Kami ingin melahirkan lulusan yang tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu berkontribusi nyata dalam proses demokrasi dan tata kelola pemerintahan,” ujar Dr. Meyzi.
Setelah pembukaan, Ketua Panitia Pelaksana, Dr. Tito Handoko, S.IP., M.Si., menyampaikan laporan kegiatan. Ia menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menghimpun pandangan, kritik, dan saran dari para pemangku kepentingan agar proses penyusunan kurikulum dan struktur akademik Prodi Ilmu Politik benar-benar sesuai dengan kebutuhan daerah serta selaras dengan standar nasional pendidikan tinggi.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Auradian Marta, S.IP., M.A., turut memberikan apresiasi terhadap dukungan seluruh peserta dan narasumber. Menurutnya, kegiatan ini merupakan bentuk nyata kolaborasi akademik yang melibatkan berbagai unsur masyarakat dalam membangun fondasi pendidikan politik yang relevan dengan tantangan masa kini.
“Kami sangat mengapresiasi antusiasme para peserta dan dukungan dari berbagai lembaga. Kolaborasi seperti ini menjadi kunci agar Prodi Ilmu Politik yang akan berdiri nanti memiliki karakter khas Riau, berorientasi pada riset kebijakan, dan mampu melahirkan pemimpin yang berintegritas,” ungkap Dr. Auradian.
Kegiatan ini menghadirkan Dr. Asep A. Sahid Gatara, Ketua Umum Asosiasi Program Studi Ilmu Politik Indonesia (APSIPOL) sekaligus Kepala Pusat Pengembangan Standar Mutu LPM UIN Sunan Gunung Djati Bandung, sebagai narasumber utama. Dalam pemaparannya, Dr. Asep menegaskan pentingnya peran perguruan tinggi dalam memperkuat literasi politik masyarakat serta menyiapkan lulusan yang kompeten secara analitis, berintegritas tinggi, dan memiliki kemampuan praktis dalam tata kelola politik dan pemerintahan.
“Prodi Ilmu Politik tidak hanya mencetak akademisi, tetapi juga kader pemimpin masa depan yang mampu berpikir kritis dan etis. Kolaborasi antara kampus dan lembaga demokrasi menjadi fondasi penting untuk mewujudkan hal tersebut,” jelas Dr. Asep.
Peserta Workshop & Roundtable Discussion berasal dari beragam unsur, di antaranya Anggota Bawaslu Provinsi Riau, Anggota KPU Provinsi Riau, Ketua Bawaslu Kabupaten Kampar, Ketua KPU Kabupaten Kampar, BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Riau, mahasiswa, serta perwakilan organisasi kemasyarakatan di Riau.
Diskusi berlangsung dinamis dan interaktif melalui sesi tanya jawab yang menggali berbagai pandangan tentang struktur kurikulum, profil lulusan, serta potensi kerja sama antara kampus, pemerintah, dan lembaga independen. Para peserta juga memberikan sejumlah masukan terkait pentingnya membangun prodi yang adaptif terhadap isu-isu kontemporer, seperti digitalisasi politik, partisipasi publik, dan etika kepemimpinan.
Melalui kegiatan ini, FISIP UNRI menegaskan komitmennya untuk terus berinovasi dalam pengembangan program akademik yang relevan dengan dinamika sosial-politik. Pembentukan Prodi Ilmu Politik diharapkan menjadi langkah nyata dalam mencetak generasi muda yang berwawasan kebangsaan, berintegritas, dan siap berkontribusi bagi kemajuan daerah serta pembangunan demokrasi Indonesia. (Enggy–MH)
