Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Riau melalui Laboratorium Terpadu FISIP bekerja sama dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia menggelar Seminar Fakultas bertema “Hilirisasi Pertanian/Perkebunan dan Masa Depan Energi Berkelanjutan di Provinsi Riau: Integrasi Ketahanan Energi, Ekonomi Sirkular, dan Kesejahteraan Masyarakat”, Selasa (9/12/2025).
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Teater Kuantan, Gedung Integrated Classroom Universitas Riau tersebut diikuti oleh pimpinan fakultas, para wakil dekan, ketua jurusan, koordinator program studi, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, serta berbagai pemangku kepentingan yang memiliki perhatian terhadap isu pembangunan berkelanjutan, energi, dan lingkungan di Provinsi Riau. Seminar ini menjadi wadah strategis untuk mempertemukan perspektif akademik, kebijakan publik, dunia usaha, serta masyarakat sipil dalam merespons tantangan pembangunan daerah ke depan secara komprehensif.
Dekan FISIP Universitas Riau, Dr. Meyzi Heriyanto, S.Sos., M.Si., dalam sambutannya menyampaikan bahwa seminar ini merupakan ruang dialog strategis yang mempertemukan unsur akademisi, pemerintah, pelaku usaha, serta masyarakat sipil untuk membahas arah kebijakan pengelolaan sumber daya alam di Provinsi Riau secara komprehensif dan berkelanjutan. Menurutnya, isu hilirisasi dan energi berkelanjutan tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis dan ekonomi semata, tetapi juga menyentuh dimensi sosial, politik, serta lingkungan yang harus dikelola secara terpadu dan berkeadilan.
Ia juga menegaskan komitmen FISIP Universitas Riau untuk terus berkontribusi melalui penguatan kajian ilmiah, riset terapan, serta penyusunan rekomendasi kebijakan yang berbasis data dan kebutuhan daerah. “Kami berharap melalui forum ini terbangun kolaborasi yang solid antara perguruan tinggi, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendorong pengelolaan sumber daya alam yang adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Seminar secara resmi dibuka oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Riau, Prof. Dr. Hermandra, M.A. Dalam sambutannya, ia mengapresiasi terselenggaranya kegiatan ini sebagai forum strategis untuk memperkuat sinergi antara perguruan tinggi dan pemerintah dalam mendukung agenda pembangunan nasional, khususnya di bidang hilirisasi dan transisi energi. Menurutnya, perguruan tinggi memiliki peran penting sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan, inovasi, dan sumber daya manusia yang unggul dalam mengawal transformasi pembangunan menuju ekonomi hijau dan berkelanjutan.
Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional, Deni Setiawan, menjelaskan bahwa Satgas tersebut dibentuk langsung oleh Presiden Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden sebagai upaya percepatan implementasi agenda hilirisasi dan penguatan ketahanan energi nasional. Ia menyampaikan bahwa pemerintah telah menetapkan 18 proyek prioritas hilirisasi tahap awal dengan total nilai investasi mencapai USD 38,63 miliar atau setara dengan Rp618,13 triliun, yang berpotensi menyerap 274.788 tenaga kerja. Program ini diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri sekaligus memperkuat struktur industri nasional yang berdaya saing.
Seminar ini menghadirkan empat narasumber dari berbagai latar belakang keahlian, yakni M. Kholid Syeirazi selaku Tim Ahli Anggota Pelaksana Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi (PHKE), Prof. Dr. Yusmar Yusuf, M.Psi., Guru Besar Sosiologi FISIP Universitas Riau, Ahlul Fadli, S.Pd. dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Riau, serta H. Herman, S.E., M.T., selaku Bupati Kabupaten Indragiri Hilir. Diskusi dipandu oleh Sofyan Hadi, S.Sos., M.Si.
Dalam pemaparannya, M. Kholid Syeirazi menjelaskan bahwa hilirisasi merupakan kebijakan strategis nasional yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah komoditas sumber daya alam di dalam negeri, mengurangi ketergantungan terhadap ekspor bahan mentah, serta memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Ia menekankan bahwa Provinsi Riau memiliki potensi besar di sektor pertanian dan perkebunan yang dapat dikembangkan melalui industri pengolahan yang terintegrasi dengan prinsip keberlanjutan. Menurutnya, keberhasilan hilirisasi harus disertai dengan penguatan sumber daya manusia, kebijakan yang konsisten, serta dukungan infrastruktur energi yang andal dan ramah lingkungan.
Sementara itu, Prof. Dr. Yusmar Yusuf, M.Psi., menegaskan bahwa hilirisasi pertanian dan pengembangan energi berkelanjutan merupakan kunci masa depan pembangunan Provinsi Riau. Ia mengingatkan bahwa pengelolaan sumber daya alam tidak boleh lagi bertumpu pada eksploitasi bahan mentah, tetapi harus diarahkan pada penciptaan nilai tambah melalui ekonomi sirkular dan pemanfaatan energi terbarukan.
“Hilirisasi bukan hanya tentang meningkatkan produksi, tetapi bagaimana kita membangun ketahanan energi, memperkuat ekonomi daerah, serta memastikan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat dalam mewujudkan agenda tersebut. Pemerintah berperan sebagai regulator dan pengarah kebijakan, perguruan tinggi sebagai pusat riset dan inovasi, dunia usaha sebagai penggerak industri, serta masyarakat sebagai subjek utama pembangunan.
Bupati Indragiri Hilir, H. Herman, S.E., M.T., dalam pemaparannya menyampaikan pengalaman pemerintah daerah dalam mengelola sektor industri berbasis sumber daya alam, khususnya sektor perkebunan kelapa. Ia menekankan pentingnya penerapan prinsip ekonomi sirkular serta penguatan kolaborasi antara pelaku usaha, pemerintah, dan perguruan tinggi untuk menciptakan ekosistem industri yang ramah lingkungan, inklusif, dan berdaya saing.
Ia juga menggarisbawahi perlunya kebijakan yang berpihak pada penguatan ekonomi masyarakat lokal agar manfaat hilirisasi dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat, khususnya para petani kelapa. Menurutnya, sebagai daerah yang dikenal sebagai Negeri Hamparan Kelapa Dunia, Kabupaten Indragiri Hilir memiliki potensi besar untuk mengembangkan industri kelapa terpadu yang mampu meningkatkan nilai tambah dan kesejahteraan rakyat.
Dari sisi lingkungan, Ahlul Fadli, S.Pd., dari WALHI Riau menegaskan bahwa setiap kebijakan pembangunan harus tetap mengedepankan prinsip perlindungan ekosistem dan keberlanjutan lingkungan hidup. Ia mengingatkan bahwa Provinsi Riau masih menghadapi tantangan serius terkait deforestasi, kebakaran hutan dan lahan, serta degradasi lingkungan. Menurutnya, pembangunan yang tidak memperhitungkan daya dukung lingkungan justru akan menimbulkan persoalan ekologis yang berdampak panjang bagi masyarakat.
Pada sesi diskusi, para peserta tampak antusias menyampaikan berbagai pertanyaan dan pandangan terkait peluang serta tantangan implementasi hilirisasi pertanian dan perkebunan di Riau, pengembangan energi terbarukan, serta peran strategis perguruan tinggi dalam mengawal kebijakan pembangunan berkelanjutan. Diskusi berlangsung dinamis dan produktif sebagai ruang pertukaran gagasan lintas sektor.
Melalui kegiatan ini, FISIP Universitas Riau berharap dapat terus berperan aktif dalam memberikan kontribusi pemikiran dan kajian strategis bagi pembangunan daerah, khususnya dalam bidang hilirisasi, transisi energi, dan keberlanjutan lingkungan. Seminar ini juga diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat jejaring kerja sama lintas sektor demi terwujudnya pembangunan Provinsi Riau yang berkelanjutan, berkeadilan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. (Enggy-YY)
