Pekanbaru, 9 April 2026 — Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau (FISIP UNRI) turut ambil bagian dalam kunjungan kerja spesifik Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui Komisi X DPR RI yang digelar di Aula Siak Sri Indrapura, Lantai 4 Rektorat Universitas Riau, Kamis (9/4). Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk membahas berbagai isu krusial pendidikan tinggi, khususnya sistem penerimaan mahasiswa baru dan standar biaya pendidikan.
Kunjungan kerja ini dihadiri oleh unsur pimpinan perguruan tinggi se-Provinsi Riau, jajaran pimpinan universitas, serta akademisi. Dari FISIP UNRI, hadir Dekan Dr. Meyzi Heriyanto, S.Sos., M.Si., bersama Wakil Dekan Bidang Akademik Dr. Auradian Marta, S.IP., M.A., sebagai representasi fakultas dalam forum tersebut.
Sementara itu, dari pihak legislatif, hadir sejumlah anggota Komisi X DPR RI, di antaranya Dr. Kurniasih Mufidayati, M.Si., Himmatul Aliyah, S.Sos., M.Si., Dr. Sofyan Tan, Dr. Karmila Sari, S.Kom., M.M, Puti Guntur Soekarno Putri, Denny Cagur, serta Verrell Bramasta bersama anggota lainnya.
Rektor Universitas Riau, Prof. Dr. Sri Indarti, S.E., M.Si., dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut sebagai bentuk perhatian pemerintah pusat terhadap pengembangan pendidikan tinggi di daerah. Rektor menegaskan pentingnya sinergi antara perguruan tinggi dan pemerintah dalam meningkatkan kualitas sistem penerimaan mahasiswa baru serta memastikan kebijakan biaya pendidikan yang berkeadilan.
“Momentum ini menjadi ruang dialog yang konstruktif untuk menyampaikan berbagai tantangan dan kebutuhan perguruan tinggi, khususnya dalam menghadapi dinamika kebijakan pendidikan tinggi saat ini."
Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI, Kurniasih Mufidayati, menegaskan bahwa kunjungan ini bertujuan menyerap aspirasi dan memperoleh gambaran langsung terkait implementasi kebijakan penerimaan mahasiswa baru serta standar biaya pendidikan tinggi di daerah.
“Kami ingin mendengar langsung dari perguruan tinggi mengenai tantangan yang dihadapi, baik dalam proses seleksi mahasiswa baru maupun dalam penetapan biaya pendidikan, agar kebijakan yang disusun benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan,” ungkapnya.
Menanggapi hal tersebut, Dekan FISIP UNRI Dr. Meyzi Heriyanto menyampaikan dukungan terhadap upaya peningkatan kualitas sistem penerimaan mahasiswa baru yang transparan dan akuntabel. Ia juga menekankan pentingnya kebijakan yang adaptif terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat agar akses pendidikan tinggi tetap terbuka luas.
“Kami berharap kebijakan yang dihasilkan dari kunjungan ini mampu menjawab tantangan di lapangan, khususnya dalam menciptakan sistem seleksi yang inklusif serta pembiayaan pendidikan yang proporsional."
Kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi interaktif antara Komisi X DPR RI dan para pimpinan perguruan tinggi di Riau. Berbagai isu strategis mengemuka, mulai dari mekanisme seleksi mahasiswa baru, pemerataan akses pendidikan, hingga penetapan biaya pendidikan tinggi yang berkeadilan.
Melalui forum ini, diharapkan terbangun komunikasi yang semakin erat antara pemangku kebijakan dan institusi pendidikan tinggi, guna mendorong peningkatan mutu pendidikan nasional, khususnya di wilayah Riau. (Enggy-RIRY, Foto Humas UNRI)
