Pekanbaru, 27 Januari 2026 — Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau (FISIP UNRI) menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) sebagai langkah penguatan standar pelayanan publik yang lebih transparan, responsif, dan berorientasi pada pengguna. Kegiatan berlangsung di Kelas Studio Lantai II Gedung Pascasarjana FISIP UNRI, Selasa (27/1/2026), mulai pukul 13.30 WIB.
FKP digelar untuk menghimpun masukan, saran, dan rekomendasi dari para pemangku kepentingan, sekaligus memastikan layanan FISIP UNRI semakin efektif, akuntabel, dan selaras dengan kebutuhan pengguna layanan.
Dalam sambutannya, Dekan FISIP UNRI Dr. Meyzi Heriyanto, S.Sos., M.Si., menegaskan bahwa forum ini bukan sekadar agenda seremonial, melainkan mekanisme perbaikan layanan yang terukur dan partisipatif. “FKP ini kami jadikan ruang mendengar publik secara terbuka. Standar layanan harus terus diperbaiki agar lebih cepat, jelas, dan mudah diakses. Masukan peserta akan menjadi dasar rencana tindak lanjut dan peningkatan kualitas layanan FISIP UNRI,” ujar Dr. Meyzi.
Pada kesempatan tersebut, Dr. Meyzi juga memaparkan penguatan Standar Pelayanan Publik FISIP UNRI yang selama ini terus dibenahi melalui penegasan jenis layanan, persyaratan, alur layanan, waktu penyelesaian, serta kanal layanan yang mudah diakses pengguna. Beliau menekankan pentingnya kepastian informasi layanan melalui maklumat layanan, penguatan SOP dan standar operasional di unit pelayanan, serta optimalisasi mekanisme pengelolaan pengaduan agar setiap masukan dapat ditindaklanjuti secara cepat dan terdokumentasi. Selain itu, FISIP UNRI juga mendorong budaya evaluasi melalui survei kepuasan atau Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan perbaikan berkelanjutan berbasis data.
Kegiatan menghadirkan narasumber Dr. H. Syahrial Abdi, A.P., M.Si. (Sekretaris Daerah Provinsi Riau) yang menekankan pentingnya kualitas layanan publik sebagai penggerak kepercayaan dan efektivitas tata kelola, termasuk di lingkungan perguruan tinggi. Dalam paparannya, Syahrial mengaitkan penguatan layanan dengan agenda pembangunan jangka panjang Visi Indonesia Emas 2045, arah kebijakan strategis Asta Cita 2025–2029, serta kebutuhan keputusan berbasis data, termasuk pemanfaatan indikator sosial seperti data kemiskinan dari BPS sebagai cermin tantangan pembangunan daerah. “Standar pelayanan yang baik itu bukan hanya tertulis, tetapi dipahami dan dijalankan konsisten. Transparansi proses, kecepatan respon, dan orientasi pada pengguna adalah kunci. Ketika layanan publik kuat, kepercayaan meningkat dan program pembangunan lebih mudah berdampak,” tegas Syahrial.
Memasuki sesi utama, peserta mengikuti diskusi kelompok atau FGD berdasarkan klaster layanan yang dipandu moderator Dr. Dian Kurnia Anggreta, M.Si. Hasil FGD kemudian diplenokan untuk merumuskan rekomendasi, dilanjutkan penyepakatan hasil FKP dan rencana tindak lanjut sebagai komitmen perbaikan layanan.
Melalui forum ini, FISIP UNRI meneguhkan komitmen membangun layanan publik kampus yang semakin terbuka, terukur, dan adaptif terhadap kebutuhan sivitas akademika serta masyarakat pengguna layanan. (RIRY, Foto:Enggy)
