Pekanbaru, 6 Maret 2026 — Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau (FISIP UNRI) menggelar rapat koordinasi persiapan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik tahun 2026 di Ruang Rapat Akar Beluru FISIP Universitas Riau, Jumat (6/3). Kegiatan ini menjadi langkah strategis fakultas dalam memperkuat tata kelola layanan informasi publik yang akuntabel, responsif, dan semakin informatif.
Rapat ini dihadiri langsung oleh Dekan FISIP UNRI, Wakil Dekan Bidang Akademik, Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum, Kepala Bagian Tata Usaha, seluruh Ketua Tim Pokja, serta Tim PPID FISIP UNRI. Kehadiran unsur pimpinan dan tim pelaksana tersebut menunjukkan komitmen bersama dalam menyiapkan FISIP UNRI menghadapi tahapan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik, baik di tingkat internal universitas maupun eksternal.
Pada kesempatan tersebut, Ketua PPID FISIP UNRI Dr. Fajriani Ananda, S.Sos., M.Si., memaparkan hasil Rapat Koordinasi PPID Pelaksana se-UNRI, termasuk sejumlah poin penting yang perlu menjadi perhatian bersama dalam menghadapi Self Assessment Questionnaire (SAQ) untuk persiapan Monev I pada pertengahan tahun 2026. Selain itu, turut dibahas rencana kegiatan yang akan dilaksanakan, berbagai inovasi yang tengah dikembangkan untuk mendukung peningkatan kualitas layanan informasi publik di lingkungan fakultas serta kesiapan menghadapi monev eksternal oleh Komisi Informasi Provinsi Riau.
Dekan FISIP UNRI, Dr. Meyzi Heriyanto, S.Sos., M.Si., menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik bukan sekadar pemenuhan administrasi, melainkan bagian dari komitmen institusi dalam membangun kepercayaan publik. Menurutnya, persiapan yang dilakukan sejak dini sangat penting agar seluruh perangkat pendukung, dokumen, layanan, dan inovasi yang dikembangkan dapat terintegrasi dengan baik. Dr. Meyzi juga menekankan penguatan layanan informasi publik harus dibangun melalui kolaborasi antartim, sinergi lintas unit, serta kesamaan komitmen seluruh unsur di lingkungan fakultas. Menurutnya, semangat kerja bersama tersebut sejalan dengan upaya peningkatan kualitas layanan dalam kerangka implementasi Zona Integritas, sehingga FISIP UNRI tidak hanya siap menghadapi monev PPID, tetapi juga terus bergerak menuju layanan publik yang lebih transparan, efektif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
Wakil Dekan Bidang Akademik FISIP UNRI Dr. Auradian Marta, S.IP., M.A., dalam tanggapannya menyampaikan bahwa penguatan keterbukaan informasi publik juga perlu didukung oleh tata kelola akademik yang tertib dan transparan. Beliau menilai kesiapan digitalisasi layanan akademik menjadi salah satu penunjang penting yang mencerminkan percepatan transformasi digital untuk keterbukaan informasi di lingkungan fakultas.
Sementara itu, Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum FISIP UNRI Dr. Mayarni, S.Sos., M.Si., menyampaikan pengelolaan administrasi, sarana pendukung, serta kelengkapan dokumen harus dipastikan berjalan selaras agar seluruh indikator penilaian dapat dipenuhi secara optimal. Beliau berharap koordinasi yang terus diperkuat dapat menghasilkan layanan informasi publik yang lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.
Melalui rapat koordinasi ini, FISIP UNRI menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas layanan informasi publik, memperkuat inovasi, serta membangun budaya keterbukaan yang semakin baik bagi pengguna layanan. Upaya ini diharapkan tidak hanya mendukung keberhasilan monev tahun 2026, tetapi juga semakin memperkuat posisi FISIP UNRI sebagai institusi yang adaptif, transparan, dan informatif dalam melayani publik. (RIRY, Foto:Enggy)
