Diskusi Fair Akademis, dilaksanakan di kampus FISIP Unri, dibuka oleh Dekan Dr. Meyzi Heriyanto, S.Sos., M.Si, Pembicara utama diskusi, Prof. Dr. Ali Yusri dan Dr. Hasanuddin. Keduanya Dosen Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau. Dekan berharap tradisi diskusi akademik yg mengedepankan kekuatan dialektika dan peka terhadap perkembangan politik lokal dan nasional, harus diberi bold penting. Apa lagi pilkada serentak sebagai siklus 5 tahunan harus disambut secara cerdas oleh pemikir-pemikir FISIP Universitas Riau.
Tema besar yg diusung pada diskusi ini adalah; "Bongkar pasang bacalon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau". Ini sebuah cara produktif Fisip ketika kelam-kabut situasi politik di Jakarta pasca Keputusan MK nomor 60 dan nomor 70 dikeluarkan pada tanggal 20 Agustus 2024 lalu.
Diskusi berlangsung santai di bawah ayunan moderator Khairul Amri, S.Sos.,M.Si Dosen Administrasi Publik FISIP Univeristas Riau. Pembawa acara dipercayakan kepada Mawaddah, dosen muda Hubungan Internasional. Peserta yg hadir, sebagian besar Dosen-Dosen muda dan senior, Ketua Jurusan, Koordinator Prodi di lingkungan Fisip dan Ketua Senat Prof. Dr. Yusmar Yusuf.
Panjang lebar paparan dari Dr. Hasanuddin mengenai pola segaris politik antara KIM [Koalisi Indonesia Maju], semacam menjadi pattern [pola] bisu yang memberangus demokrasi sampai ke tingkat Pilkada di 500 lebih kabupaten/kota dan 37 Provinsi.
Demokrasi otoritarian kah? Sehingga memungkinkan terjadi "bongkar pasang, pasangan calon" utk kontestasi pilkada 2024. Dengan pertimbangan ekonomi dan pola pencicilan hutang yg demikian gemuk dan tambun, maka paslon yang sejalan dan nada dan orkestrasi KIM semacam diberi tugas melakukan eksploitasi ekonomi ekstraktif. Khusus utk Riau, desakan pola ekonomi ekstraktif itu seperti tambang batubara, minyak, sawit dan hutan tanaman industri yg dimanfaatkan sebagai bahan baku PULP yg ada di Riau, semua pola ekstraktif itu berpotensi untuk membayar hutang versi daerah kepada Jakarta yg nota bene berhutang kepada negara asing dan lembaga-lembaga internasional.
Di sela diskusi, Dekan Dr. Meyzi Heriyanto, S.Sos., M.Si langsung membacakan PERNYATAAN SIKAP secara lugas, tegas dan lantang. terkait situasi demokrasi di Indonesia yang semakin carut marut dan tidak berdaulat, terutama dalam beberapa hari terakhir. Beliau didampingi oleh Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Auradian Marta, S.IP., M.A., Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Dr. Mayarni, S.Sos., M.Si., Ketua Senat FISIP Prof. Yusmar Yusuf, M.Psi., tenaga kependidikan, BEM, BLM dan kelembagaan kemahasiswaan se-FISIP, menyoroti kekhawatiran atas upaya manipulatif terhadap prosedur demokrasi yang dilakukan oleh kekuatan mayoritas di DPR, serta langkah-langkah yang dinilai merongrong keputusan Mahkamah Konstitusi terkait Pemilihan Kepala Daerah.
Dalam pernyataan resminya, FISIP Universitas Riau menegaskan lima poin penting:
1. Mengecam segala bentuk manipulatif dan **constitutional gaming** yang bertujuan melanggengkan kekuasaan serta kezaliman mayoritas dalam proses demokrasi.
2. Menolak segala bentuk legalisasi otokratik yang berupaya melegitimasi praktik-praktik kekuasaan yang mengerdilkan marwah demokrasi.
3. Menuntut penyelenggaraan Pilkada yang mengedepankan prinsip fairness, martabat, dan marwah sebagai pilar utama demokrasi.
4. Mendorong penyelenggara pemilu untuk tetap seirama dengan keputusan Mahkamah Konstitusi sebagai langkah kunci dalam mengembalikan demokrasi yang bermartabat dan berdaulat.
5. Mengajak seluruh aktor demokrasi, khususnya kekuatan masyarakat sipil yang masih memiliki integritas, untuk berperan aktif dalam menyelamatkan demokrasi Indonesia dari kehancuran serta mengembalikan kedaulatan negara.
Inilah pernyataan sikap setingkat Fakultas di lingkungan UNRI yg dihadiri oleh segenap sivitas akademika FISIP, pimpinan, gurubesar, para dosen, tenaga kependidikan dan pengurus badan eksekutif mahasiswa juga para aktivis kampus yg cerdas dan progresif
Deklarasi ini diharapkan dapat menjadi pengingat dan dorongan bagi seluruh elemen bangsa untuk terus menjaga dan memperkuat pilar-pilar demokrasi yang berdaulat dan bermartabat.
-RR-Eng-YY