Pages Navigation Menu

3. Jurusan Ilmu Pemerintahan

KURIKULUM 2016 JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS RIAU

1. Mata kuliah Pengembangan Kpribadian ( M P K )

NO. K O D  E M A T A    K U L I A H S K S
1. UXN Agama 2
2. UXN1005 Pancasila 2
3. UXN1006 Kewarganegaraan 2
4. UXN1008 Bahasa Indonesia 2
5. UXN1009 Bahasa Inggris 2
T O T A L 10

2. Mata kuliah keilmuan dan Keterampilan ( M K K )

NO. K O  D  E M A T A   K  U L I A H S K S
1. SPO1101 Dasar-Dasar Ilmu Politik 3
2. SPO1103 Pengantar Ilmu Administrasi 3
3. SPO2201 Metodologi Penelitian Sosial 3
4. SPO2202 Dasar – Dasar Logika 3
5. SPI1101 Dasar-Dasar  Ilmu Pemerintahan 3
6. SPI1205 Kepemimpinan Dalam Pemerintahan 3
7. SPI1206 Pelayanan Sektor Publik 3
8. SPI2101 Kebijakan Sektor Pablik 3
9. SPI2104 Politik Pertanahan di Indonesia 3
10. SPI2107 Perbandingan Pemerintahan 3
11. SPI2201 Komunikasi Pemerintahan 3
12. SPI2202 Ekologi Pemerintahan 3
13. SPI2203 Tata Kelola Sumber Daya Manusia 3
14. SPI2204 Proses Legislasi di Indonesia 3
15. SPI2206 Metodologi Ilmu Pemerintahan 3
16. SPI3103 Masalah Masalah Pemerintahan 3
17. SPI3104 Ekonomi Politik Lokal 3
18. SPI3105 Teori Pembangunan 3
19. SPI3108 Teori Politik dan Pemerintahan 3
20. SPI3204 Analisa Kekuatan Politik di Indonesia 2
T O T A L 59

3. Mata Kuliah Berkehidupan Bersama ( M B B )

NO. K O D E M A T A    K U L I A H S K S
1. SPO1102 Pengantar Sosiologi 3
2. SPI1102 Hukum Tata Pemerintahan 3
3. SPI1201 Pemerintahan Nasional 3
4. SPI1202 Pemerintahan Daerah 3
5. SPI1203 Pemerintahan Desa 3
6. SPI1204 Kelembagaan Desa 3
7. SPI2102 Sistem Kepartaian dan Pemilu 3
8. SPI2103 Perencanaan dan Pembangunan Desa 3
9. SPI3102 Studi Konstitusi 3
10. SPI3106 Pemberdayaan Masyarakat Desa 3
11. SPI3107 Perencanaan Pembangunan Wilayah 3
12. SPI3203 Demokrasi di Indonesia 3
13. SPI3205 Pemerintahan dan Politik lokal 3
14. SPI3202 Teknologi dan Informasi Pemerintahan 3
T O T A L 42

 4. Mata Kuliah Perilaku Berkarya ( M P B )

NO. K O D E M A T A   K U L I A H  S K S
1. SPO2101 Kewirausahaan 3
2. SPI2105 Birokrasi Pemerintahan 3
3. SPI2106 Etika Pemerintahan 3
4. SPI2205 Pengawasan Pemerintahan 3
5. SPI3101 Tata Kelola Pemerintahan 3
6. SPI3201 Tata Kelola Keuangan Pemerintahan 3
T O T A L 18

  5. KKN Dan Skripsi

NO. K O D E M A T A   K U L I A H S K S
1. MAM421 Kuliah Kerja Nyata  (KKN) 4
2. SKR41A Skripsi 6
T O T A L 10

 6. Mata Kuliah Pilihan Jurusan (MKPJ) 12 SKS Wajib Diambil 6 SKS

NO. K O D E M A T A   K U L I A H S K S
1. SPI2206 Sosiologi Pemerintahan 3
2. SPI3103 Kajian Pemerintahan Melayu 3
3. SPI3108 Pemikiran Politik Islam 3
4. SPI3205 Masalah Pembangunan Politik 3
T O T A L 12

 7. Mata Kuliah Pilihan Lintas Jurusan (MKPLJ) 12 SKS Wajib Diambil 3SKS

NO. K O D E M A T A   K U L I A H S K S
1. SPK214 Politik Luar Negeri dan Diplomasi Republik Indonesia 3
2. SPS2202 Sosiologi Pedesaan 3
3. SPKH3103 Citra Opini Publik 3
4. IAP3214 Manajemen Konflik 3
T O T A L 12

 

 

Komposisi Mata Kuliah : 

I. Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) : 10 SKS
II. Mata Kuliah Keilmuan Ketampilan (MKK)              : 59 SKS
III. Mata Kuliah Berkehidupan Bersama (MBB) : 42 SKS
IV. Mata Kuliah Prilaku Berkarya (MPB)          : 18 SKS
V. KKN dan Skripsi        : 10 SKS
VI. Mata Kuliah Pilihan Jurusan (MKPJ)           : 3 SKS
VII. Mata Kuliah Pilihan Lintas Jurusan (MKPLJ)      : 3 SKS
Jumlah : 145 SKS

 

DESKRIPSI MATA KULIAH

JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN

KURIKULUM TAHUN 2016

 

1. KURIKULUM INTI NASIONAL DAB BAHAN KAJIAN ILMU PEMERINTAHAN

 

 

No. Nama Mata Kuliah Jumlah SKS Deskripsi Capaian Pembelajaran Rincian Bahan Kajian
1. DASAR-DASAR ILMU PEMERINTAHAN 3 Mata kuliah ini menguraikan dan menjelaskan                         tentang pemerintahan sebagai suatu gejala empiris dan hubungannya dengan kehidupan manusia, existensi ilmu pemerintahan sebagai suatu ilmu dan seni,pengertian objek dan ruang lingkup          kajian                             ilmu pemerintahan, hubungan ilmu pemerintahan dengan ilmu lain, bentuk           dan                      sistem pemerintahan,metode dan pendekata analisa pemerintahan, penelitian dan pengembangan ilmu pemerintahan Setelah menempuh mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan                          dapat memahami dan menjelaskan tentang                  gejala-gejala pemerintahan, state of the art dari ilmu pemerintahan. 1.  Munculnya masalah dan gejala pemerintahan

2.  Hubungan pemerintahan dengan kehidupan manusia

3.  Pemerintahan sebagai kebutuhan manusia

4.  Existensi pemerintahan sebagai suatu gejala empiris

5.  Munculnya ilmu pemerintahan sebagai suatu ilmu dan seni.

6.  Pengertian, obyek dan ruang lingkup ilmu pemerintahan

7.  Hubungan ilmu pemerintahan dengan ilmu lain, terutama dengan:sosiologi,politik,adminis trasi publik, hukum tata negara

8.  Bentuk-bentuk dan sistem pemerintahan

9.  Perkembangan dan pertumbuhan ilmu pemerintahan

10.  Problematika dan penelitian pemerintahan

11.  Konsep dan teori pemerintahan

12.  Metode dan pendekatan analisa dalam ilmu pemerintahan

13.  Tantangan dan Masa Depan Ilmu Pemerintahan

2. ETIKA PEMERINTAHAN 3 Mata kuliah ini didesain untuk memberikan pemahaman, ketrampilan dan kapasitas mahasiswa dalam melakukan analisis dan kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis pada etika. Setelah menempuh mata kuliah ini, peserta diharapkan mampu menerapkan pelbagai teori tentang etika dan penerapannya dalam penyelenggaraan pemerintahan menuju Good Governance. 1.  Arti Penting Etika Pemerintahan

2.  Teori dan Obyek Kajian Dalam Pemerintahan.

3.  Efektivitas Etika Pemerintahan

4.  Nilai-Nilai Budaya Lokal untuk Memperkuat Etika Pemerintahan

5.  Kebijakan Anti Korupsi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

6.  Kebijakan Anti Kolusi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

7.  Kebijakan Anti Nepotisme Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

8.  Strategi Penguatan Etika Pemerintahan

9.  Tantangan-Tantangan Etika Pemerintahan

10.  Masa Depan Etika Pemerintahan

3. TATA KELOLA PEMERINTAHAN 3 Mata kuliah ini didesain untuk memberikan pengetahuan, pemahaman, ketrampilan dan kapabilitas mahasiswa dalam melakukan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan. Setelah menempuh mata kuliah ini, peserta diharapkan mampu menerapkan pelbagai teori dan konteks tata kelola pemerintahan dalam mewujudkan Good Governance. 1.  Arti Penting Tata Kelola Pemerintahan

2.  Sejarah Tata Kelola Pemerintahan

3.  Teori Tata Kelola Pemerintahan

4.  Aktor-Aktor Dalam Tata Kelola Pemerintahan

5.  Aktor Publik Dalam Governance

6.  Aktor Private Dalam Governance

7.   Aktor Civil Sociey Dalam Governance
8.  Relasi atau Media antara Aktor Publik, Privat dan Civil Society

9.  Faktor-Faktor Pokok Yang Menentukan Tata Kelola Pemerintahan

10.  Konteks dan Proses Dalam Tata Kelola Pemerintahan

11.  Tantangan-Tantangan Dalam Tata Kelola Pemerintahan

12.  Masa Depan Tata Kelola Pemerintahan

4. BIROKRASI PEMERINTAHAN 3 Mata kuliah ini didesain untuk memberikan pengetahuan, pemahaman, ketrampilan dan kapabilitas mahasiswa dalam menjelaskan dan menganalisis birokrasi pemerintahan. Setelah menempuh mata kuliah ini, peserta diharapkan mampu menjelaskan dan menerapkan pelbagai teori birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan 1.  Arti Penting Birokrasi dalam Pemerintahan

2.  Sejarah Birokrasi dalam Pemerintahan

3.  Teori dan Pendekatan dalam Studi Birokrasi Pemerintahan

4.  Paradigma Lama Birokrasi Pemerintahan

5.  Paradigma Baru Birokrasi Pemerintahan

6.  NPM (New Publicc Management) Dalam Birokrasi Pemerintahan

7.  NPS (New Public Service) Dalam Birokrasi Pemerintahan

8.   Proses Birokrasi Pemerintahan

9.  Patologi Birokrasi Pemerintahan

10.  Efektivitas Birokrasi Pemerintahan

11.  Tantangan-Tantangan Birokrasi Pemerintahan

12.  Masa Depan Birokrasi Pemerintahan

5. PEMERINTAHAN NASIONAL 3 Mata kuliah ini menelaah dan menjelaskan tentang bentuk- bentuk pemerintahan,sistem pemerintahan, tujuan dan fungsi pemerintahan, faktor lingkungan dalam      penyelenggaraan pemerintahan,            demokrasi desentralisasi dan  otonomi  dalam                         penyelenggaraan pemerintahan, lembaga dan birokrasi pemerintahan,hubungan pusat-daerah                                         dalam penyelenggaraan pemerintahan, dibahas juga konsep reinventing government                          dan           good governance. Setelah menempuh mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan                                dapat memahami dan mampu menjelaskan                             tentang

pemerintahan                             nasional

dengan                           berbagai problematikanya

1.  Bentuk-bentuk pemerintahan dan sistem pemerintahan

2.  Tujuan dan fungsi pemerintahan

3.  Faktor lingkungan dalam penyelenggaraan pemerintahan

4.  Demokrasi, desentralisasi dan otonomi dalam penyelenggaraan pemerintahan

5.  Lembaga dan birokrasi pemerintahan nasional

6.  Lembaga Legislatif (Parlemen: MPR, DPR, DPD), Eksekutif (Presiden dan Menteri-Menteri), Yudikatif (MK, MA, Pengadilan, dll)

7.  Hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah

8.  Politik dan kebijakan pemerintahan

9.  Reinventing government dan good governance

10.  Tantangan dan Masa Depan Pemerintahan Nasional

6. PEMERINTAHAN DAERAH 3 Mata kuliah ini didesain untuk memberikan pengetahuan, pemahaman, ketrampilan dan kapabilitas mahasiswa dalam melakukan analisis terhadap pemerintahan daerah. Setelah menempuh mata kuliah ini, peserta diharapkan mampu menerapkan pelbagai teori tentang pemerintahan daerah. 1.  Arti Penting Studi Pemerintahan Daerah

2.  Sejarah Pemerintahan Daerah di Indonesia.

3.  Teori-Teori Dalam Pemerintahan Daerah

4.  Teori Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Medebewind

5.  Otonomi Daerah

6.  Manajemen Pemerintahan Daerah (SDM, Keuangan, Infrastruktur dan Pelayanan)

7.         Organisasi Pemerintahan Daerah (Pemerintah Daerah dan DPRD)

8.         Pemilihan Kepala Daerah

9.         Partisipasi Masyarakat Dalam Pemerintahan Daerah

10.     Tantangan-Tantangan Pemerintahan Daerah

11.     Masa Depan Pemerintahan Daerah

7. PEMERINTAHAN DESA 3 Mata kuliah ini didesain untuk memberikan pengetahuan tentang konsep, teori, pendekatan , dinamika perkembangan kebijakan dalam pemerintahan desa. Selain itu diberikan juga mengenai tipe, asas dalam pemerintahan, struktur kelembagan,hubungan antar lembaga dalam pemerintahan desa, dan peranan pemerintah desa dan BPD serta keuangan desa, aPBDes dan LKPJ Kepala Desa. Setelah   menempuh Mata Kuliah       ini               mahasiswa mengetahui,  mengertai, memahami    dan  mampu menganalisis konsep, teori, perkembangan serta penyelenggaraan pemerintahan desa dengan berbagai                dinamika kelembagaan dan regulasi. 1.  Berbagai Konsep dan Teori Pemerintahan Desa

2.  Sejarah Perkembangan Desa di Indonesia

3.  Dinamika            Perkembangan regulasi tentang Pemerintahan Desa

4.  Tipe dan asas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa

5.  Struktur kelembagaan dan fungsi Pemerintahan Desa

6.  Hubungan Kelembagaan dalam Pemerintahan Desa

7.  Pemerintah Desa sebagai pelaksana fungsi pemerintah (eksekutif di Desa)

8.  Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

9.  Jenis dan dinamika dalam regulasi pada Pemerintahan Desa

10.  Keuangan Pemerintahan Desa

11.  Perencanaan               Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

12.  Pertanggungjawaban Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPJ Kepala Desa)

8. KEPEMIMPINAN PEMERINTAHAN 3 Mata Kuliah ini dirancang untuk memberikan pengetahuan konsep dan teori serta keterampilan kepemimpinan pemerintahan yang ideal dan dapat dipraktikan dalam penyelenyelnggaraan pemrintahan baik nasional, daerah maupun desa. Setelah mempelajari matakuliah ini mahasiswa memiliki pengetahuan dan mampu memahami dan menganalisis kepemimpinan dalam penyelenggaraan pemerintahan serta trampil dalam memimpin pada saat bekerja nanti. 1.  Pentingnya studi kepemimpinan dalam Ilmu Pemerintahan

2.  Konsep dan pengertian kepemimpinan pemerintahan

3.  Teori dan pendekatan dalam  studi kepemimpinan

4.  Model-model kepemimpinan

5.  Kepemimpinan dalam organisasi sektor publik

6.  Gaya-gaya dalam kepemimpinan

7.  Fungsi Kepemimpinan dalam Pemerintahan

8.  Hubungan Pemimpin dan pengikut dalam pemerintahan

9.  Efektivitas         Kepemimpinan Pemerintahan

10.  Kecakapan dan seni dalam kepemimpinan pemerintahan

11.  Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia

12.  Kepemimpinan Pemerintahan dalam       Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

13.  Kepemimpinan Pemerintahan dalam       Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

14.  Inovasi               Kepemimpinan Pemerintahan

15.  Tantangan dan Masa Depan Kepemimpinan Pemerintahan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. STUDI KONSTITUSI 2 Mata kuliah ini menguraikan hal- hal yang   berkaitan         dengan konstitusi dan konstitusionalisme termasuk di dalamnya UUD 1945 sebagai konstitusi Indonesia. Pada  akhir    mata          kuliah, mahasiswa                      mampu memahami berbagai pokok kajian yang termasuk dalam ruang lingkup konstitusionalisme antara lain, paham tentang konstitusi       atau

konstitusionalisme, konstitusi       sebagai          hukum dasar          negara,           sejarah perkembangan          konstitusi, materi          muatan,          klasifikasi konstitusi, nilai konstitusi, daya ikat konstitusi, negara dan konstitusi, perbandingan konstitusi,                      prosedur          serta sistem perubahan konstitusi, UUD 1945 beserta seluruh amandemennya                      sebagai konstitusi NKRI.

1.      Tinjauan Umum Tentang Konstitusi.

2.  Konstitusionalisme.

3.  Negara dan Konstitusi.

4.  Daya Ikat Konstitusi.

5.  Nilai Konstitusi.

6.  Klasifikasi Konstitusi.

7.  Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi.

8.  Kostitusi Negara Indonesia.

9.  Amandemen UUD 1945.

10.  Perbandingan Konstitusi.

11.  Kelembagaan Negara dalam Konstitusi.

12.  Hak Asasi Manusia dan Konstitusionalisme

10. PERBANDINGAN PEMERINTAHAN 3 Mata kuliah ini didesain untuk memberikan pengetahuan, pemahaman, ketrampilan dan kapabilitas mahasiswa dalam melakukan analisis dalam membandingkan pemerintahan. Setelah menempuh mata kuliah ini, peserta diharapkan mampu menerapkan pelbagai teori perbandingan pemerintahan dan menganalisisnya. 1.  Arti Penting Perbandingan Pemerintahan

2.  Teori Perbandingan Pemerintahan

3.  Teori dan Praktik Globalisasi

4.  Perbandingan Sistem Pemerintahan

5.  Perbandingan Bentuk Organisasi dan Struktur Pemerintahan

6.  Perbandingan Fungsi Pemerintahan

7.  Pemerintahan di Negara-Negara Maju

8.  Pemerintahan di Negara-Negara Berkembang

9.  Jejaring Pemerintahan Global

10.  Tantangan dan Masa Depan Pemerintahan Global

11. KEBIJAKAN SEKTOR PUBLIK 3 Mata kuliah ini didesain untuk memberikan pengetahuan konsep, teori dan pendekatan serta ketrampilan dan kapabilitas mahasiswa untuk melakukan analisis kebijakan khususnya kebijakan sektor publik yang mencakup aspek formulasi kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan. Pendekatan yang digunakan bersifat multi disiplin / multi perspektif. Setelah menempuh mata kuliah ini, peserta diharapkan menguasai konsep teori, pendekatan dan analisis kebijakan publik serta mampu menerapkan pelbagai teori analisis kebijakan dalam kegiatan praktis tata kelola pemerintahan. 1.  Ruang lingkup studi kebijakan sektor publik

2.  Konsep dan berbagai teori kebijakan sektor publik

3.  Berbagai pendekatan dalam studi kebijakan sektor publik

4.  Isu Kebijakan dan Agenda Setting

5.  Formulasi Kebijakan

6.  Forecaasting:

7.  Rekomendasi Kebijakan

8.  Implementasi Kebijakan

9.  Monitoring Kebijakan

10.  Evaluasi Kebiijakan

11.  Tantangan dan Masa Depan Kebiijakan Sektor Publik

12. PELAYANAN SEKTOR PUBLIK 3 Mata kuliah ini didesain untuk memberikan ketrampilan dan kapabilitas mahasiswa untuk melakukan memahami konsep dasar dan mengidentifikasi isu serta mengembangkan praktek tata kelola pelayanan sektor publik untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik. Pendekatan yang digunakan bersifat multi disiplin / multi perspektif Setelah menempuh mata kuliah          ini,         peserta

diharapkan     mampu memahami konsep dasar dan mengidentifikasi isu serta mengembangkan  praktek tata kelola pelayanan sektor publik untuk  mendukung tata kelola pemerintahan yang baik

1.  Konsepsi Dasar Tata kelola Pelayanan sektor Publik

2.  Pendekatan dan Dimensi / Level Dalam tata kelola pelayanan sektor public

3.  Isu dalam Tata Kelola Pelayanan sektor Publik

4.  Barang dan Jasa

5.  Tata kelola Pelayanan Sektor Publik Dan sektor Privat

6.  Kualitas Kinerja Pelayanan sektor Publik

7.  Design peningkatan Kualitas Pelayanan sektor Publik

8.  Privatisasi Dalam Tata kelola pelayanan sektor Publik

9.  lnovasi Tata Kelola Pelayanan

Sektor Publik: Penerapan electronic govemment (studi kasus e-procurement)

10.  Kajian Normatif Kebijakan Tata Kelola Pelayanan Sektor Publik Di Indonesia

11.  Tantangan dan Masa Depan Pelayanan Sektor Publik

13. TATA KELOLA SDM PEMERINTAHAN 3 Mata kuliah ini didesain untuk memberikan ketrampilan dan kapabilitas mahasiswa untuk melakukan praktek tata kelola SDM Pemerintahan yang mencakup fungsi, pengembangan pegawai serta teori penataan kepegawaian. Pendekatan yang digunakan  bersifat  multi disiplin

/ multi perspektif

Setelah menempuh mata kuliah ini, peserta diharapkan mampu menerapkan pelbagai teori tata kelola SDM Pemerintahan dalam kegiatan praktis, serta siap mengimplementasikan tata kelola SDM sesuai dengan standard yang berlaku.. 1.  Pengertian dan sejarah perkembangan konsep Tata Kelola SDM Pemerintahan

2.  Teori-teori dalam Tata Kelola SDM Pemerintahan

3.  Fungsi-fungsi Tata Kelola SDM Pemerintahan :  Fungsi Pengadaan, Seleksi, Penempatan, Pengembangan          SDM, Pemberhentian Kerja

4.  Pengembangan SDM Aparatur Pemerintahan dan Pola Jenjang Karier PNS

5.  Teori Penataan dan Evaluasi SDM Pemerintahan: Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Peta Jabatan, Evaluasi Jabatan, Pola Karir.

6.  Disiplin PNS

7.  Inovasi Dalam Tata Kelola SDM Pemerintahan

8.  Tantangan dan Masa Depan Tata Kelola SDM Pemerintahan

14. TATA KELOLA KEUANGAN PEMERINTAHAN 3 Mata kuliah ini didesain untuk memberikan Pengetahuan serta ketrampilan dan kapabilitas mahasiswa untuk melakukan analisis tata kelola keuangan pemerintahan. Pendekatan yang digunakan bersifat multi disiplin

/ multi perspektif.

Setelah menempuh mata kuliah ini, peserta diharapkan mampu menyajikan dan menganalisis tata kelola keuangan pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah. 1.  Tata Kelola Keuangan Pemerintahan

2.  Anggaran Publik

3.  Pendekatan Penyusunan Anggaran

4.  Medium Term Expenditure Framework (MTEF)

5.  APBN

6.  Penyusunan RAPBN

7.  Keuangan Daerah

8.  APBD

9.  Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD)

10.  Penyusunan RKA SKPD

11.  Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah

12.  Desentralisasi Fiskal

13.  Inovasi Dalam Tata Kelola Keuangan Pemerintahan

14.  Tantangan dan Masa Depan Tata Kelola  Keuangan Pemerintahan

15. TEKNOLOGI INFORMASI PEMERINTAHAN 3 Mata kuliah ini didesain untuk memberikan keterampilan dan kapabilitas mahasiswa membahas konteks          global  yang melatarbelakangi

berkembangnya kajian dan kebijakan aplikasi e-Government, termasuk          mengenai

perkembangan           teknologi, informasi dan komunikasi dalam era globalisasi serta dampaknya pada manajemen dan pelayanan pemerintahan

Setelah menempuh mata kuliah          ini,         peserta

diharapkan     mampu menerangkan dan memiliki keterampilan mengenai beragam kebijakan dan pelayanan sistem informasi yang diaplikasikan dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan.

1.  Pengertian-pengertian

2.  Kemunculan e-Government

3.  Tujuan, Manfaat dan Ruang lingkup e-Government

4.  Fase Perkembangan e- Government

5.  Dimensi dan Relasie- Government

6.  Pembentukkan Masyarakat Informasi

7.  Pengaruh Teknologi Informasi dan Komunikasi terhadap Manajemen Pemerintahan

8.  Kebijakan e-Government di Indonesia

9.  Elemen-elemen Sukses e- Government

10.  Kajian e-Governmentdi Beberapa Negara

11.  Inovasi Dalam Teknologi Pemerintahan

12.  Tantangan dan Masa Depan Teknologi Pemerintahan

16. EKOLOGI PEMERINTAHAN 3 Mata kuliah ini didesain untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan              mengenai hubungan       penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dengan berbagai faktor internal dan eksternal, menyangkut struktur, fungsi, proses dan lingkungan pemerintahan baik nasional, global  maupun daerah. Setelah mempelajari mata kuliah ini mahasiswa akan memilki                    kemampuan          dan keterampilan                                dalam menganalisis berbagai faktor baik     internal          maupun eksternal                                                        dalam penyelenggaraan pemerintahan.                      Terutama berbagai                                faktor            terkait dengan           struktur,                     fungsi, proses,                                             hubungan kelembagaan                                    dan lingkungan               pemerintahan nasiona, global dan daerah. 1.  Konsep dan Teori Ekologi Pemerintahan

2.  Berbagai variabel dan pendekatan dalam studi ekologi pemerintahan

3.  Penyelenggaraan pemerintahan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya

4.  Teori Organisme dan relasi pemerintahan dalam pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan

5.  Hubungan antar lembaga pemerintahan

6.  Ekologi Pemerintahan dan Pembangunan Masyarakat

7.  Peranan ekologi pemerintahan dalam perencanaan pembangunan

8.  Aspek ipoleksosbud hankam sebagai faktor ekologi pemerintahan dan pengaruhnya dalam pemerintahan Indonesia

9.  Kependudukan dan Sumberdaya Manusia dan dalam penyelenggaraan pemerintahan Indonesia

Pengaruh ekologi pemerintahan terhadap pewujudan Good Governance dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

11.  Ekologi Pemerintahan dan pengaruhnya dalam kebijakan hubungan Internasional RI

12.  Kearifan lokal dalam pembangunan pemerintahan

13.  Studi kasus ekologi pemerintahan dalam berbagai permasalahan pemerintahan

14.  Tantangan dan Masa Depan Ekologi Pemerintahan

17. KOMUNIKASI PEMERINTAHAN 3 Mata kuliah ini didesain untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan                                                        tentang komunikasi pemerintahan baik komunikasi internal, komunikasi antar        lembaga        maupun komunikasi dengan pihak luar (Masyarakat dan pihak swasta) terkait dengan penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan dan kontribusi komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan . Setelah mempelajari mata kuliah     ini         mahasiswa

memiliki            pengetahuan komunikasi pemerintahan dan            keterampilan berkomunikasi dalam pemerintahan , memahami fungsi dan kontribusi faktorfaktor komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam konteks nasional, regional dan internasional, memahami pola komunikasi actor pemerintahan dan umpan balik  dari  masyarakat kepada pemerintah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan.

1.  Konsep dan Teori Komunikasi dalam Pemerintahan.

2.  Aktor dan proses komunikasi pemerintahan.

3.  Saluran                    komunikasi pemerintahan.

4.  Peran media komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

5.  Dinamika                 komunikasi pemerintahan.

6.  Opini publik dan komunikasi pemerintahan.

7.  Sistem komunikasi dalam komunikasi pemerintahan.

8.  Komunikasi pembangunan dan humas dalam pemerintahan.

9.  Komunikasi                   internal kelembagaan dan antar lembaga dalam pemerintahan

Faktor-faktor dalam membangun komunikasi   pemerintahan  yang baik.

10.  Etika        dalam  komunikasi pemerintahan.

18. HUKUM TATA

PEMERINTAHAN

3 Mata kuliah ini menguraikan hal- hal yang  berkaitan  dengan hukum tata pemerintahan,antara lain sumber-sumber hukum tata pemerintahan,                           susunan

pemerintahan                       Indonesia, keputusan tata usaha negara, badan hukum publik dan privat, barang-barang milik pemerintah atau negara, campur tangan penguasa dalam kehidupan masyarakat, kedudukan hukum para petugas publik, perbuatan pemerintah, keabsahan tindak pemerintahan, tindakan atau perlindungan hukum di Indonesia, serta peradilan tata usaha negara.

Pada akhir mata kuliah, mahasiswa                                            mampu memahami berbagai pokok kajian yang termasuk dalam ruang lingkup hukum tata pemerintahan, antara lain, pengertian hukum tata pemerintahan, hubungan hukum tata pemerintahan dengan ilmu sosial lain, mengerti dan memahami sumber-sumber hukum tata pemerintahan,               susunan pemerintahan pusat dan daerah, keputusan tata usaha negara dan keputusan yang tidak dapat di PTUN-kan, badan hukum publik dan privat, barang-barang milik pemerintah pusat  dan daerah, kedudukan hukum para petugas publik, dan lain-lain. 1.        Pengertian Hukum Tata Pemerintahan.

2.        Sumber Hukum Tata Pemerintahan.

3.        Susunan Pemerintahan Indonesia.

4.        Keputusan Tata Usaha Negara.

5.        Badan Hukum Publik dan Privat.

6.        Barang-Barang Milik Pemerintah.

7.        Campur Tangan Penguasa Dalam Kehidupan Masyarakat.

8.        Kedudukan Hukum Para Petugas Publik.

9.        Perbuatan Pemerintah

10.     Keabsahan Tindak Pemerintahan

11.     Tindakan Atau Perlindungan Hukum Di Indonesia.

12.     Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)

13.     Tantangan dan Masa Depan Hukum Tata Pemerintahan

19. METODOLOGI ILMU PEMERINTAHAN 3 Mata kuliah ini didesain untuk membentuk          kemampuan mahasiswa sehingga dapat memahami     gejala-gejala

pemerintahan,          menganalisa masalah-masalah pemerintahan serta memecahkan berbagai problematika  pemerintahan secara          ilmiah            dengan menggunakan berbagai metode dan pendekatan. Oleh  sebab  itu di dalam mata kuliah ini dibahas tentang bagaimana: memahami, menguji,mengembangkan dan membangun                                        suatu konsep,generalisasi dan teori pemerintahan               (theory building).Mengkaji metode dan pendekatan-pendekatan analisa apa saja yang bisa digunakan di dalam menganalisa dan memecahkan            problematika pemerintahan yang terjadi di lapangan empiris.

Setelah menempuh mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan               mampu memahami,mengembangkan dan    membangun konsep,generalisasi, dan teori,serta                 mampu menggunakan   metode   dan pendekatan yang  tepat dalam menganalisa gejala- gejala pemerintahan. 1.  Ilmu Pemerintahan sebagai suatu Ilmu

2.  Perkembangan paradigmatik ilmu pemerintahan

3.  Analisa konseptual Metodologi Ilmu Pemerintahan

4.  Ontologi, epistimologi dan aksiologi dari Ilmu Pemerintahan

5.  Pengertian dan keterkaitan konsep,generalisasi dan teori

6.  Theory Building

7.  Metode dan pendekatan kuantitatif dalam analisa pemerintahan

8.  Metode dan pendekatan kualitatif dalam analisa pemerintahan

9.  Metode dan pendekatan campuran (mixed Method) dalam analisa pemerintahan

10.  Etika dan penelitian pemerintahan

11.  Hubungan teori dan penelitian dalam Ilmu Pemerintahan

12.  Pengembangan konsep dan teori pemerintah

2. MATA KULIAH LOKAL/KEKHASAN JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN

1. POLITIK PERTANAHAN I INDONESIA
2. PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN WILAYAH
3. PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DESA
4. KELEMBAGAAN DESA
5. KEUANGAN DESA
6. DEMOKRASI DI INDONESIA
7. TEORI POLITIK
8. ANALISA KEKUATAN POLITIK DI INDONESIA
9. MASALAH-MASALAH PEMERINTAHAN
10. PEMIKIRAN POLITIK ISLAM
11. PENGAWASAN PEMERINTAHAN
12. PROSES LEGISLASI DI INDONESIA
13. EKONOMI POLITIK LOKAL
14. SOSIOLOGI PEMERINTAHAN
15. SISTEM KEPARTAIAN DAN PEMILU
16. TEORI PEMBANGUNAN
17. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
18. KAJIAN PEMERINTAHAN MELAYU